Fatwa Ngawur MUI, Kedunguan yang Paripurna.

09353a805c09d208529c35af7abb25cc1508019596.jpg

Agaknya kita—sebagai warga negara, sekaligus pemeluk agama yang baik waras—mulai perlu dan harus membuka mata atas fenomena-fenomena yang memuakkan di tahun politik seperti sekarang ini.

Pasalnya, mendekati hari di mana penentuan hajat hidup orang banyak itu terlaksana, semakin lucu pula tingkah oligarki elit politik ini. Setelah seorang cendekiawan, Frans Magnis menghujat para pelaku Golput pada tulisannya yang terbit di harian Kompas dan kelompok band; Slank, mengatakan bahwa Golput merupakan tindakan usang, kini muncul MUI dengan fatwanya yang luar biasa cringe. Entah ini saya yang memiliki selera humor yang rendah atau memang mereka yang kenyataannya tidak memiliki keahlian untuk melawak sama sekali? Mosok, menjadi pemilih yang tidak memililih a.k.a Golput, merupakan sebuah keharaman tersendiri bagi umat muslim.

Selang beberapa jam ketika MUI berfatwa soal Golput haram, sebenarnya saya tak terlalu terkejut atau bahkan terheran-heran, karena pernyataan bahwa Golput haram sudah pernah diluncurkan oleh MUI pada Ijtima’ Ulama tahun 2014 silam, di Padang Panjang – Sumatera Barat. Jadi, pernyataan Golput haram itu sudah lama. Itu artinya, ada penegasan ulang dari MUI soal Golput. Dua kali. Ya, dua kali.

Namun yang saya takjubkan adalah, ternyata menyoal kontestasi politik di Indonesia, bukan hanya sekadar mengurusi estafet kepemimpinan dengan segala visi-misi lima tahunan belaka. Lebih dari itu, kontestasi politik di Indonesia ini sudah sampai pada urusan amalan seorang muslimin dan muslimat. Kalau menjadi seorang Golput adalah suatu dosa tersendiri karena haram, saya mending pindah agama pindah kewarganegaraan saja. Haaaash ramashooook!1!1!

Selain itu, yang lebih lucu adalah ketika saya membaca pernyataan Cawapres dari salah satu nomor urut di kanal berita daring. Beliau menyatakan bahwa, dengan mengharamkan Golput, otomatis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena angka Golput menurun. Mau tidak mau, orang-orang yang tadinya Golput, terpaksa harus memilih satu dari dua calon pasang pemimpin. Tidak sampai di situ, beliau juga mengatakan kalau ingin mengambil keuntungan dan siap menampung suara dari para mantan Golputers. What theee? Hellaaaaaw? Gimana-gimana, pak? Hadeeeeeh. Kenapa dengan mudahnya salah satu Cawapres itu berasumsi dengan mengharamkan Golput maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Padahal nih, ya, kan belum tentu semua yang Golput ini adalah kaum muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana kalau ternyata para Golputers justru lebih banyak dari kaum kafir non-muslim? Hayo~

Mari kita cek fakta dari kedua Capres yang sedang adu pencitraan pada publik ini. Masih ingat dengan skandal Paradise Papers dan Panama Papers? Ya, nama pasangan Capres dan Cawapres dari salah satu nomor urut ini terdapat di dalam dokumen sebagai tokoh yang memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak untuk menghindari pajak. Jauh sebelum kasus penghindaran pajak, salah satu Capres yang sedang berkontestasi politik ini juga namanya cacat dalam kasus HAM pada masa lalu. Selain itu, pada pasangan yang satunya, Capresnya justru terindikasi tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus kemanusiaan, fakta ini diperparah bahwa beliau didampingi dengan Cawapres yang dengan mudahnya memenjarakan orang tak bersalah pada kasus penistaan agama. Punteun nih, apakah  mereka—para kontestan politik—tidak lebih haram, dibanding kami yang Golput? Hehehe.

Memangnya apasih yang perlu ditakutkan dari para Golputers? Kami—yang Golput ini—kan gak melakukan tindak tanduk kriminal. Toh, saya yakin, mereka yang krisis kepecayaan terhadap pemerintah hari ini, hingga memutuskan untuk menjadi seorang Golput juga memiliki alasan. Saya sendiri, bukan tanpa alasan menjadi seorang Golput. Memangnya sejak kapan estafet kepemimpinan yang dilakukan tiap lima tahun sekali ini pernah mensejahterakan nasib para buruh, tani, nelayan dan rakyat miskin kota? Berkali-kali ganti kepemimpininan, tetap saja kan setiap kamu lagi makan enak di rumah makan sederhana, selalu ada pengemis yang meminta belas kasihan untuk sedikitnya menyumbangkan uang recehmu.

Bagi saya, sebagai seorang Golput yang kadung tidak percaya oleh hura-huranya demokrasi kursi plastik dan tidak memikirkan dosa tersebab menjadi Golput, tindakan mengharamkan hak pilih seseorang sama sekali tidak membuat saya percaya terhadap pemerintah. Justru hal tersebut malah semakin menunjukan betapa pemerintah kian hari kian tidak demokratis. Alih-alih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hal tersebut malah bikin makin ilfeel.

“Tapi, tapi, tapi, kan gak ada salahnya untuk memilih yang terbaik pada saat Pemilu/Pilpres nanti”. Ya, memang saya gak bilang salah. Itu hakmu untuk memilih atau tidak. Sepenglihatan saya, tidak ada yang sama sekali mendekati kata ‘lumayan’ apalagi layak dipercayakan untuk memimpin negara ini. Saya tidak percaya. Masa saya yang krisis kepercayaan ini tetap dipaksa untuk memilih pada sesuatu yang bukan saya yakini?  Bagi saya, siapa pun pemimpinnya, selama dia bukan berangkat dari kelas proletar dan memperjuangkan revolusi proletariat, nasib bangsa dan negara ini akan sama saja seperti pada kepemimpinan yang sudah-sudah.

Saya heran, apakah mereka-mereka, yang mencalonkan dirinya pada perebutan kursi kepemimpinan ini sangat amat tidak percaya diri? Kok ya bisa-bisanya sampai mengharamkan hak pilih seseorang?!

Bukannya mikir, kenapa rakyatnya bisa krisis kepercayaan, eh malah melakukan tindak tanduk bodoh dengan mengeluarkan fatwa ngawur yang dibarengi alasan-alasan pendukung yang menurut saya, sama sekali tidak memiliki korelasi; antara fatwa haram dengan hak pilih politik. Jangan lupakan juga fatwa haram tentang bermain game online PUBG yang sama sekali tidak membantu kaum muslim di New Zealand, serta pernyataan dungu Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, bahwa memaksa melakukan kegiatan seks terhadap istri adalah suatu yang lumrah. Fakta-fakta tersebut membuat MUI semakin terlihat memiliki kedunguan yang paripurna.

Pada akhirnya, jika memang Indonesia ini demokratis, maka tak perlu ketar-ketir terhadap orang-orang yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan menjadi Golput. Tindakan Golput tak lain adalah sebuah dampak dari kekecewaan masyarakat terhadap gagalnya pemerintah hari ini. Terakhir dari saya, wahai Golputers seluruh Indonesia, bersatulah!

Advertisements

Indonesia, Negara Demokrasi yang Tak Pernah Demokratis

Tak lama lagi masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong menghampiri kotak suara. Hal ini lumrah, mengingat masih banyak orang di negara ini yang menganggap bahwa Pilpres 2019 adalah penentu hajat hidupnya. Artinya, 2019 (dianggap) menjadi tahun penentu, bagaimana nasib Indonesia selama lima tahun ke depan.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini masyarakat Indonesia ramai-ramai membicarakan perihal memilih untuk tidak memilih, alias Golput. Mereka yang meyakini bahwa Pemilu bukanlah sebuah solusi. Tak luput pula dari pandangan mata saya, status-status yang menggaungkan perihal demokrasi—mereka yang meyakini bahwa demokrasi dijalankan melalui coblos-mencoblos, memilih pemimpin untuk negeri ini.

Tahun lalu, pada Pilkada 2018, di tempat saya menempuh pendidikan tinggi, saya melihat sebuah spanduk. Pada spanduk tersebut, bertuliskan sebuah kalimat “Golput bukan solusi, ayo memilih”. Setelah membaca kalimat pada spanduk tersebut, saya bertanya pada diri saya sendiri; kalau Golput bukan solusi, lalu apa solusi yang sesuai untuk Indonesia yang ‘katanya’ menjalankan sistem demokrasi?

Sebagai pengguna media sosial, tentu saya juga tertarik untuk membahas hal ini. Sebelum beranjak terlalu jauh, mari kita lihat apa makna demokrasi, agar tulisan ini tidak menjadi konsumsi yang ahistoris.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari Yunani. Demos yang berarti rakyat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa, demos-cratos atau demos-cratein memiliki makna pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani Kuno yang dipraktekkan dalam hidup bernegara, antara abad ke-4 SM hingga abad ke-6 M. Dengan konsep, untuk membuat keputusan-keputusan politik yang akan berpengaruh bagi warga negara, dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Pada penjelasan makna demokrasi secara etimologis, dapat saya simpulkan bahwa; jika bicara perihal demokrasi, maka harus bicara kedaulatan (seluruh) rakyat. Demokrasi adalah penghapusan kelas. Semua berdaulat, semua sejahtera, semua memegang kuasa. Demokrasi tidak diwakilkan.

Akhirnya muncul pertanyaan; lalu, sudah benarkah pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

Aaah, kalau memang negara ini demokrasi, mengapa masih menggantungkan nasib kita sebagai warga negara untuk bagaimana lima tahun ke depan nanti? Kenapa banyak yang ketar-ketir dan memaki mereka yang kemudian menjadi Golput? Bukankah sebuah tindakan Golput merupakan reaksi dari gagalnya wujud demokrasi di Indonesia? Tak cukupkah menunjukkan kekecewaan pada rezim yang berkuasa hari ini dengan menunjukkan sikap politiknya?

Iya, memang, Indonesia itu demokratis. Melibatkan rakyat dalam keputusan. Keputusan untuk memilih pemimpin yang dilakukan lima tahun sekali. Sibuk menampilkan diri sebaik mungkin di depan rakyat, agar terpilih dan menjadi pemenang dalam kontestasi politik yang berbalut ‘demokrasi’.

Saya sendiri meyakini bahwa, selama pemerintahan masih diwakilkan oleh oligarki elit politik, tidak akan ada keputusan-keputusan politik yang memihak pada rakyat miskin. Tidak akan ada kesejahteraan bagi para buruh yang kian hari kian diperas tenaganya. Tidak akan terwujud reforma agraria sejati. Kemudian semakin sulit saja menjangkau pendidikan yang ilmiah. Semakin banyak pemandangan rakyat miskin kota yang sibuk mengais sisa-sisa makanan, pula dengan pemuda desa yang tak kerja dan berputus asa mengadu nasib di Ibukota.

Lantas apa solusinya?

Solusinya adalah rebut demokrasi sejati. Organisir dan perkuat massa rakyat agar memegang kuasa dan kedaulatan. Bukan lagi diwakili oleh oligarki elit politik yang sibuk mengeyangkan kelompoknya masing-masing.

Kalau setelah Pemilu masih ada pengemis yang meminta belas kasihan saat kamu sedang makan enak di warung makan, artinya Indonesia belum demokratis. Sesederhana itu, kawan.

Percayalah, untuk menjadi seorang yang demokratis, tidak melulu dan harus menjadi pemilih di Pemilu, tapi menjadi seorang yang terlibat di dalam perjuangan untuk merebut demokrasi sejati. Jadi, mari kita berjuang bersama(:

Gambar: Pinterest.

Teruntuk Hanung, Bumi Manusia Itu Berat, Kamu Gak Akan Kuat

Sore lepas berkuliah, telpon genggamku bergetar menunjukkan sebuah notifikasi masuk. Seorang teman menandaiku dalam sebuah unggahan di Instagram. Betapa terkejutnya diriku mengetahui bahwa Bumi Manusia benar-benar akan difilmkan dan Iqbaal Ramadhan terpilih sebagai pemeran Minke. Aku lantas mengunjungi berbagai portal berita daring untuk memastikan. Ternyata benar, portal berita daring pun sedang ramai membicarakan hal yang sama.

Tak hanya sampai di situ, rupanya pembahasan tersebut juga menjadi Trending Topic di Twitter. Iqbaal yang dipilih Hanung sebagai pemeran sosok Minke pun menuai pro dan kontra. Warganet sibuk misuh-misuh “ih gak cocok Minke diperanin sama Iqbaal!” tak sedikit juga yang bertanya “kenapa Iqbaal yang meranin Minke? Kenapa enggak si anu aja atau si itu aja” dan masih banyak lagi.

Sebenarnya dari sekian banyak warganet yang mengutarakan pro atau kontranya, aku adalah salah satu orang yang kontra dengan hal tersebut. Bagaimana tidak, Minke adalah Raden Mas Tirto dalam fantasi Pram – dalam Bumi Manusia, Minke digambarkan sosok dengan pemikiran dewasa serta memiliki intelektualitas tinggi, lalu perawakkannya pribumi Jawa Timuran. Kemudian Aa Iqbaal, yang meroket berkat film yang juga diadaptasi dari novel; Dia Dilanku 1990, yang dikenal dengan sosok manis dan (sok) romantis, terpilih jadi Minke. Ra mashok! Nek kowe reti, tokoh Minke kui sakral, cuk!

Gak bisa hanya sekedar casting aktor, terus dandanin aktor tersebut pake baju adat khas Jawa Timur kemudian, blas! Jadilah Minke, gak gitu! Penggambaran tokoh Minke oleh Pram tidak sedangkal itu, kawan. Iqbaal perlu membaca habis Bumi Manusia agar merasakan suasana masyarakat feodal dan mengerti bagaimana karakteristik Minke.

Sejak awal aku membaca novel Bumi Manusia, aku jatuh cinta kepada tokoh Minke, bahkan berharap tokoh Minke hidup di zaman seperti sekarang ini dan berkhayal menjadi kekasihnya. Dalam novel tersebut diceritakan bahwa Minke, seorang pemuda yang juga keturunan bangsawan, menentang keras budaya feodal saat itu. Ingat kalimat ini: “Yang berani mengalah, terinjak-injak, Bunda.” Kalimat tersebut diucapkan Minke kepada Bundanya ketika menolak permintaan Bunda untuk bersujud kepada yang lebih tua, berkuasa dan rela mengalah sebagai pribadi seorang pribumi Jawa. Situasi nasional yang dijadikan sebagai latar pada novel Bumi Manusia merupakan sebuah momentum kebangkitan perlawanan pada kolonial. Tokoh Minke, dengan segala keistimewaannya, muda, berani, cerdas dan tentunya ia menulis. Duh, tolong sisain satu yang seperti Minke itu.

Sebenarnya, telah lama aku mengetahui kabar bahwa novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer tersebut akan diangkat menjadi film oleh Falcon Production, besutan Hanung Bramantyo. Sejak awal aku memang kontra dengan kabar tersebut, tak terima mahakarya itu akan difilmkan. Yang terbayang saat itu pasti alur cerita dalam film tidak sama persis dengan novel. Ah, iya, memang film yang diadaptasi dari novel tak pernah sama persis kisahnya. Akan ada bagian yang dipotong guna mencukupi durasi dari film agar tak terlalu lama. Tragis, bukan?

Tapi, ini bicara Bumi Manusia. Novel yang sarat akan makna perlawanan atas penolakkan Minke terhadap kebudayaan masa feodal dan pemerintahan kolonial saat itu, novel yang menggambarkan bagaimana Indonesia pada masa tersebut, dengan tokoh yang tak sembarang dan literature yang mampu membuat kita berdecak kagum.

Mari sama-sama kita lihat beberapa contoh film yang sudah-sudah. Ingat film Gending Sriwijaya? Film kolosal yang juga disutradarai oleh Hanung dan bekerja sama dengan pemerintah Sumatera ini menuai kritik dari budayawan dan peneliti sejarah Sumatera Selatan, karena alur ceritanya dinilai menyimpang dan keliru dari sejarah asli Sriwijaya. Tidak hanya itu, film lainnya seperti Dibalik ’98 yang disutradarai Lukman Sardi atau film Soekarno yang juga garapan Hanung, adakah dari kedua film tersebut benar-benar menggambarkan bagaimana kondisi sosial atau perdebatan ideologis pada massanya? Bagaimana tokoh tersebut melestarikan nilai yang dilahirkannya? Aku rasa tidak, keduanya justru terjebak pada drama percintaan yang klise. Hanya menjual kata “sejarah” dan “tokoh” untuk kepentingan komersil. Lalu, bagaimana nasib Bumi Manusia nanti?

Jika yang dijual merupakan kisah percintaan Minke dan Annelies, maka makin hancurlah hatiku. Karena pemikiran Pram tentang bumi, manusia dan segala urusannya menjadi sangat dangkal dalam film. Padahal dalam novel, Pram begitu detail menggambarkan keadaan sosial, perderbatan ideologis, perlawanan dan tentang bagaimana menjadi manusia yang berani menyuarakan hak dan kebenaran. Karena Bumi Manusia tak hanya bicara roman saja. Ingat percakapan Nyai Ontosoroh dengan Annelies mengenai kebudayaan feodal yang memaksa anak perempuannya untuk menikah, agar sang ayah mendapat kedudukan atau kekuasaan ditempat kerja? dengan kata lain, sang jurutulis Sastrotomo menjual Sanikem. Ini hanyalah satu penggalan percakapan dalam novel, selebihnya masih banyak lagi.

Dulu Bumi Manusia dibredel karena dianggap berbau kiri dan menimbulkan perlawanan pada rezim. Kini Bumi Manusia difilmkan dan… Aah, aku tak sanggup membayangkan jadi seperti apa alur cerita Bumi Manusia dalam film yang bahkan tak menimbulkan atmosfir perjuangan sama sekali.

Namun tak ada guna bersumpah serapah pada rencana pembuatan film ini, apalagi berharap garapan Hanung tersebut batal dilakukan atau Bumi Manusia tak jadi difilmkan. Tak guna, sebab sang pewaris karyanya pun menyetujui, apalah dayaku yang hanya sebagai pembaca. Semoga film tersebut menampilkan situasi yang lebih riil melalui visualisasi, karena kalau novel saja mampu memberikan atmosfir perlawanan yang sedemikian kuat, harusnya film bisa lebih hebat daripada itu.

Dan tunggu, jangan bawa kutipan Jean Marais kepada Minke tentang adil dalam pikiran. Aku hanya mengkritisi apa yang menurutku tidak benar. Jika aku diam melihat mahakarya yang dikomersilkan dengan alur kisah yang mungkin tidak sesuai, bukankah aku justru baru saja melakukan ketidakadilan itu sendiri? Mari beradil-adil sejak dalam pikiran.

Kalaupun film ini tetap digarap, setidaknya aku telah melawan, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya(:

Tertanda,

heysenja.

Konspirasi Yahudi dan Soeharto Dalam May Day

Bertepatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) yang jatuh setiap tanggal 20 Februari, aku mencoba menuliskan bagaimana ruang demokrasi di Indonesia diciderai melalui sistem yang melahirkan Harpekindo pada masa pemerintahan Soeharto. Namun sebelum membahas bagaimana lahirnya Harpekindo, sedikitnya aku akan mengawali tulisanku dengan mengulas kembali sejarah perjuangan klas buruh di seluruh dunia untuk kemudian menemukan benang merah dari cacatnya demokrasi di Indonesia dengan dilahirkannya Harpekindo.

Apa yang terlintas dalam benak pikiran kengkawan jika berbicara perihal tanggal 1 Mei? Ya, Hari Buruh Internasional atau yang santer diketahui dengan sebutan May Day. Sejarah mencatat bahwa akar dari lahirnya May Day dimulai pada tahun 1806, dimana saat itu terjadi pemogokan pekerja perusahaan pembuat sepatu Cordwainers di Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya.

Hal tersebut dilakukan karena tenaga para pekerja benar-benar dikuras oleh sang pemilik modal dengan cara memperkerjakan mereka dengan kurun waktu 19-20 jam, yang jika dilihat dalam satu hari terdapat 24 jam, maka dapat dihitung kalau waktu istirahat para pekerja ini hanya 4 jam dalam sehari. Keadaan tersebut diciptakan para pemilik modal agar pekerja hanya fokus pada kerjaan mereka, tidak dengan urusan lain di luar pekerjaannya.

Fenomena tersebut akhirnya memantik api perjuangan para pekerja untuk menuntut pengurangan jam kerja. Pengorganisiran pun rutin dilakukan, salah satu tenaga pengorganisir yang memiliki peran penting ialah Peter McGuaire, pekerja asal New Jersey yang berhasil mengorganisir 100 ribu pekerja, mereka melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pengurangan jam kerja.

Berpindah ke Missouri, ia pun mengorganisir para tukang kayu yang kemudian melahirkan cikal bakal serikat pekerja, di mana ide untuk membuat serikat pekerja ini disemestakan dengan cepat di seluruh wilayah AS. Dengan massa yang terorganisir tersebut, tanggal 5 September 1882, digelarlah aksi Hari Buruh pertama di kota New York, dengan massa aksi yang berjumlah 20 ribu banyaknya. Longmarch dilakukan dengan membawa spanduk yang berisikan tuntutan; 8 jam bekerja, 8 jam istirahat dan 8 jam rekreasi.

Tuntutan yang dicanangkan tersebut akhirnya menjadi perjuangan kelas pekerja sedunia dengan diadakan kongres internasional pertama yang dilaksanakan di Jenewa-Swiss pada tahun 1886 yang dihadiri oleh organisasi pekerja dari pelbagai Negara. Dalam kongres tersebut ditetapkan bahwa tuntutan pengurangan jam kerja yang sebelumnya 19-20 jam menjadi 8 jam kerja sehari sebagai perjuangan resmi buruh sedunia.

Tanggal 1 Mei ditetapkan peserta kongres sebagai hari perjuangan kelas pekerja sedunia karena keberhasilan aksi buruh di Kanada pada tahun 1872 dengan tuntutan yang sama. Delapan jam kerja di Kanada sendiri resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1886. Selain keberhasilan Kanada, 1 Mei yang ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja sedunia ini juga ditetapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap para martir buruh yang tewas ditembaki polisi AS dalam aksi demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja yang dilakukan pada tanggal 1-4 Mei 1886 di AS, peristiwa ini juga dikenal dengan tragedi Haymarket.

Beralih ke sejarah Harpekindo, peringatan kelas pekerja Indonesia versi orde baru ini lahir atas dasar perintah Soeharto. Diawali dengan adanya sidang Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang dilaksanakan pada November 1968, dimana sidang tersebut menghasilkan komitmen bahwa serikat buruh tidak berpolitik dan memiliki hubungan yang harmonis antara buruh dengan penguasa modal.

Kemudian dilakukan penyederhanaan organisasi tunggal yang berujung pada lahirnya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada 20 Februari 1973, dengan lahirnya FBSI ini kemudian digaungkan bahwa FBSI merupakan satu-satunya wadah untuk mengorganisasikan buruh swasta, FBSI sendiri pertama kali diketuai oleh Agus Sudono. Pada tanggal 23-30 November 1985 diadakan kongres lanjutan yang mengganti FBSI dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang diketuai oleh Imam Soedarwo.

Pada masa kepemimpinan Soeharto, segala bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kepemimpinan dan ideologi Soeharto saat itu dibumihanguskan. Termasuk salah satunya adalah Hari Buruh Internasional alias May Day yang dipropagandakan oleh Soeharto sebagai perayaan kaum komunis.

Melalui propaganda bahwa May Day adalah perayaan komunis, dianggap kiri dan mengancam kepemimpinannya saat itu, maka lahirlah surat Keputusan Presiden No.9 tahun 1991 yang menetapkan bahwa Hari Pekerja Indonesia jatuh pada tanggal 20 Februari dan tidak ikut atau diperkenankan memperingati Hari Buruh Internasional.

Selain mengganti tanggal peringatan kelas pekerja, rezim yang berkuasa saat itu juga mengganti nama Kementrian Perburuhan menjadi Kementrian Tenaga Kerja. Dua hal tersebut dilakukan oleh Soeharto agar menutup suara dan aspirasi para klas buruh yang serentak dilakukan diseluruh dunia tiap tanggal 1 Mei.

Melihat lahirnya sejarah Harpekindo, aku memaknai Harpekindo sendiri sama sekali tidak mewakili sejarah perjuangan klas yang dilakukan oleh buruh, sebaliknya Harpekindo adalah peringatan yang sengaja dilahirkan untuk menutup fakta, membungkam dan pemberangusan demokrasi.
Karena rezim yang berkuasa saat itu mencoba menjauhkan klas pekerja dari sejarah perjuangannya dan mengubah sejarah perjuangan klas pekerja hanya dengan sebatas pembentukan organisasi. Maka berdasarkan sejarah yang terjadi, Harpekindo pun bukanlah sebuah momen perjuangan klas buruh di Indonesia.

Tanggung jawab sejarah yang ada di pundak buruh merupakan peristiwa yang lahir atas dasar perjuangan klas buruh yang kemudian ditetapkan dan diperingati tiap tanggal 1 Mei, bukan tanggal 20 Februari. Maka di tanggal 20 Februari ini, tetaplah kita menyatukan kekuatan untuk merebut alat produksi, agar teciptanya revolusi sejati. Karena sejarah umat manusia adalah sejarah perjuangan klas.

Lho, terus dimana sisi konspirasi Yahudi dan Soeharto dalam May Day? Hehehee kan itu cuma judul, mbok ojo digowo serius, sing penting kan isinya. Cieeee kena Clickbait, ya? Hihihi.

Sumber gambar: Pinterest.

15 Januari; Dulu dan Kini

(Sumber gambar: dailytrojan.com)

Kumulai tulisan ini dengan ditemani snack ringan kesukaanku, soes coklat dan sekotak susu rendah kalori sebagai sarapanku pagi ini pada 15 Januari 2018. Teringat diriku pada peristiwa demonstrasi besar pertama yang dilakukan setelah orde baru berkuasa atau biasa dikenal dengan sebutan Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari 1974) yang pada hari ini genap sudah usianya 44 tahun.

Dirunut dari sejarahnya, Malari ’74 sendiri terjadi atas dasar penolakkan oleh pelajar Indonesia terhadap pemerintah yang berkuasa, karena dinilai tidak pro terhadap rakyat, hal tersebut dilihat dari kondisi ekonomi yang kian hari kian memburuk dan menyusahkan rakyat. Pada saat itu, modal asing yang beredar di Indonesia sudah berlebihan. Investasi, korporasi dan produk-produk luar negeri dianggap sebagai bentuk Imperialisme gaya baru, terlebih oleh Jepang yang mengeksploitasi ekonomi Indonesia hingga 53 persen untuk hasil ekspor dan 29 persen untuk hasil impor (data dari BKPM). Penghegemonian Jepang terhadap Indonesia mampu membuat Jepang dikenal sebagai negara investor terbesar di Indonesia pada masa itu.

Maka ketika mendengar kabar bahwa Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka datang ke Indonesia guna melanggenggkan kegiatan investasi tersebut, berbondong-bondong pelajar Indonesia menolak dengan keras. Long march pun dilakukan dari Universitas Indonesia (UI)-Salemba menuju Universitas Trisakti-Jakarta Barat. Dalam aksinya, mereka mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dinamakan “Tritura Baru 1974”: Pertama, bubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden (Aspri); kedua, turunkan harga ekonomi; ketiga, ganyang korupsi.

Kini, 44 tahun berlalu, lantas adakah perubahan setelah peristiwa tersebut? Menghitung lamanya Malari berlalu, agaknya tidak membuat Jepang berpikir untuk berhenti melakukan investasi besar kepada Indonesia. Sepanjang tahun 2017 silam, Jepang masih terdaftar dalam deretan 5 negara yang menjadi investor terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Jepang melihat bahwa pasar Indonesia adalah salah satu yang menjanjikan, satu diantaranya adalah tingginya angka daya beli otomotif di Indonesia yang diimpor langsung dari negeri sakura tersebut.

Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang menduduki posisi kedua terbesar dengan nilai investasi sebanyak 4 miliar dolar AS setelah negara Singapura yang berada di posisi teratas, dengan nilai investasi sebanyak 6,1 miliar dolar AS. Kemudian disusul oleh Tiongkok dengan nilai 2,7 miliar dolar AS. Hongkong dan Amerika Serikat berada pada peringkat ke empat dan ke lima, kedua negara tersebut masing-masing menyumbang nilai investasi di angka 1,5 miliar dolar AS. 

Keadaan tersebut membuat Indonesia lagi dan lagi  diperbudak oleh negara asing dan semakin tertinggal, karena sejak 44 tahun lalu hingga hari ini Indonesia masih berada dalam cengkraman Imperialis, yang kali ini berwujud dalam wajah sistem ekonomi.

Kurasa sudah banyak sekali penghisapan yang dilakoni oleh Kapitalis Global terhadap Indonesia-mulai dari pendidikan, ketenaga kerjaan hingga ekonomi. Namun mengapa justru terlihat seakan-akan Indonesia sedang baik saja? Apa yang membedakan kondisi pada tahun terjadinya Malari dengan hari ini? Bedanya pelajar pada peristiwa Malari mau untuk bergerak, bersatu dan melawan,  tidak terlelap dan hanyut dalam kenikmatan yang diciptakan oleh Kapitalis Global itu sendiri.

Maka hari ini, kutundukkan kepalaku untuk sejenak mendoakan dan menghargai jasa mereka yang telah gugur dalam perlawanan, tak lupa pula kudoakan kawanku yang hingga saat ini masih terus melawan agar tetap setia pada garis-garis perjuangan dan untuk mereka yang masih terlena-adalah tugasku dan kengkawan sekalian untuk menyadarkan serta mengajak mereka untuk bersatu agar terwujudnya pembebasan nasional dan revolusi sejati.

Kucukupkan tulisanku kali ini, selamat berpikir dan bertanya ria dalam otak agar segera didiskusikan. Jadi kau pilih mana? Melawan atau Tertawan? Kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi?!!

Perempuan Dalam Industri Perfilman

(Sumber gambar: pinterest)

Wah gak kerasa ternyata sudah dipenghujung tahun. Tandanya 2017 akan segera berakhir. Banyak sekali fenomena yang terjadi di 2017. Mulai dari perjuangan kuliah, kehidupan yang kadang semrawut-kadang terlalu biru seperti laut, kisah cinta yang…ah sudahlah.

Btw, sebagai salah satu orang yang gemar nonton, banyak juga film-film di layar lebar yang hits di sepanjang tahun 2017. Diantaranya ada Warkop DKI Reborn, Posesif, Pengabdi Setan dan masih buanyaaak lagi. Tapi, di antara ketiga film yang kusebut barusan, agaknya Pengabdi Setanlah yang masuk dalam nominasi penonton terbanyak, gaes. Bagaimana tidak, karena film horor yang di remake oleh Joko Anwar ini berhasil menggaet sebanyak 4,141,090 penonton! What a fantastic viewers! Dengan angka tersebut film besutan Joko Anwar ini berhasil menggeser posisi Warkop DKI Reborn alias si Jangkrik Boss Part 2, yang memiliki jumlah sebanyak 4,083,190 penonton, gaes.

Eh, jangan salah paham, aku bukan mau mereview film Pengabdi Setan atau si Jangkrik Boss itu, tapi kali ini yang akan aku bahas adalah perubahan wujud hantu perempuan di film-film horor Indonesia dari masa ke masa. Yap, sebagai salah satu orang yang hobi nonton film horor, gak jarang aku mengamati perubahan wujud hantu-hantu perempuan yang ada di film horor Indonesia. Mulai dari muka, rambut, pakaian dan lain sebagainya.

Gladwin dalam tulisannya, Witches, Spells and Politics: The Horror Films of Indonesia, mengurai pandangan tentang bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat Indonesia dari masa ke masa begitu kuat membangun representasi (hantu) perempuan.

Btw, pasti kalian pernah dengar tentang persepsi bahwa perempuan yang meninggal ketika melahirkan berubah menjadi hantu(?) Padahal kalau mau mengutip ajaran agama Islam, ibu yang meninggal ketika melahirkan itu levelnya sama kayak  jihad ketika meninggal di pertempuran, di medan perang. Tapi yang terkonstruksi di publik, yang diwariskan ingatannya (lewat film tentunya), bahwa perempuan yang meninggal ketika melahirkan itu menjadi hantu–kuntilanak. Sama sekali enggak ada simpatinya pada perempuan yang meninggal ketika melahirkan atau pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Melalui konteks sosial tersebut, kemudian dijalankan secara turun temurun dalam produk budaya, salah satunya industri film. Kok kek nya film horor Indonesia rendah banget yah sensibilitasnya terhadap perempuan? Heuuuu.

Well, penggambaran hantu perempuan dalam film Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah panjang. Dari waktu ke waktu, wujud hantu perempuan di layar kaca pun berubah-ubah mengikuti zaman.

Kalau di telusuri lebih dalam, awal tahun 1980 adalah kali pertama film horor Indonesia mulai marak diproduksi, dengan karakter utama antara lain Ratu Laut Selatan Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong, hingga Ratu Ular yang disebut-sebut sebagai anak Ratu Laut Selatan. (Oh iya, masa kecil ku dulu dipenuhi dengan film horor Almh. Suzzana wkwk)

Hantu perempuan Indonesia tersebut kerap dimunculkan dengan tampilan khas, seiring konteks sosial yang dilakoni. Pada beberapa mitos, perempuan menjelma menjadi hantu ketika ia mati penasaran dan hendak balas dendam. Mereka yang mati karena diperkosa dan dibunuh, misalnya, akan berubah menjadi kuntilanak, lalu mengejar dan menguntit laki-laki yang telah menodai dan merenggut nyawanya.

Haduh, seakan-akan gak cukup kalo cuma ditampilkan seram aja gitu ya, tapi tak berdaya dan hanya bisa melawan saat sudah mati, hantu perempuan kerap dihadirkan menjelma manusia–dengan tampilan seksi dan sensual, bahkan hobi menggoda pria yang akan ia jadikan korban.

Pada 1981 misalnya, film Leak–atau dikenal juga dengan judul Mystic in Bali–menjadi salah salah satu film horor Indonesia yang mendapat perhatian masyarakat. Film ini menceritakan tentang perempuan Amerika yang hendak mempelajari dunia ilmu hitam di Bali, kisah ini memunculkan karakter hantu “Ratu” Leak yang menyeramkan dan menyebar teror kematian kepada masyarakat desa.

Sebagai film horor yang diproduksi pada awal 1980-an, Leak dianggap cukup menakutkan dan menarik–tanpa harus menampilkan perempuan berpakaian minim (yeayyy). Gladwin dalam tulisannya pun menyebutkan, Leak muncul sebagai film horor aseksual alias tanpa sedikit pun adegan berbau seks yang disematkan dalam cerita. Ini, salah satunya, terkait sensor konten untuk film Indonesia. Pada periode 1980 awal tersebut, Badan Sensor Film (BSF) disebut menyeleksi ketat konten yang boleh ditonton masyarakat.

Naaaah, pada periode inilah Ratu Horor Suzanna (Almh.) mulai muncul dan menjadi karakter setan perempuan yang melegenda. Dalam film Nyi Blorong Putri Nyi Loro Kidul (1982) besutan Sisworo Gautama Putra, Suzanna tampil sebagai Ratu Ular. Karakternya digambarkan sebagai seorang perempuan cantik, memiliki kekuatan besar, sangat ditakuti, dan berhati licik. Wedeeeeh, sadis gak tuh?

Pada akhirnya, melihat dari berbagai film horor Indonesia, perempuan digambarkan dalam dua jenis karakter, gaes. Apa ajaaa? Pertama, perempuan yang memiliki kekuatan gaib dan kerap menyebarkan teror pada masyarakat–terutama laki-laki. Kedua, perempuan “baik-baik” yang berlaku sesuai norma tradisional masyarakat–baik, lembut, dan patuh. Jadi karena adanya film horor yang menampilkan perempuan sebagai tokoh utamanya, maka lahirlah konstruksi penggambaran karakter perempuan, gitu.

Menurut Galdwin, penggambaran perempuan yang penuh kekuatan merupakan representasi ketakutan kolektif terhadap seksualitas perempuan yang dominan, sehingga kerap ditampilkan sebagai sosok sensual.

Representasi hantu perempuan dalam film horor Indonesia menjadi makin sensual dan hanya berpusat pada tubuh di periode 1987-1993. Kala itu, film Barat tengah begitu deras masuk ke Indonesia. Sistem sensor film di Indonesia pun kian longgar pada akhir 1980-an, sehingga konten sensual dan porno tersebar mudah di tengah masyarakat. Duh duh, bisa sampe longgar gitu ya(?).

Well, akhirnya kondisi semacam itu membuat industri film ikut mengambil keuntungan dengan menambahkan konten seksual ke dalam film guna menarik jumlah penonton lebih besar. 

Konten cerita film yang memperlihatkan perempuan sebagai tokoh sensual, berpakaian minim dan fokus pada ketubuhannya, marak hingga selepas Reformasi tahun 1998. Sebab film horor berbumbu seks macam ini dirasa menarik perhatian sebagian besar masyarakat hingga membuatnya terus diproduksi masif.

Eeeeh, selain menggunakan “tubuh” perempuan guna mendapatkan keuntungan dari penonton banyak, ada lagi lho cara industri film menarik perhatian penonton. Apa hayo? Yak, betul! Melalui judul film, gaes. Judul-judul film horor dibuat “mengundang” imajinasi penonton, mulai dari Pocong Mandi Goyang Pinggul, Suster Keramas, hingga Tali Pocong Perawan. Haduuuuh please deh, gak ada yang berbobot gitu?-_- oiya, posternya juga gak kalah mengundang perhatian, pokoknya lengkap secara eksplisit menampilkan perempuan berpakaian minim dan sensual.

Waaaah ternyata tubuh perempuan sudah menjadi komoditas agar menarik perhatian penonton kemudian mendatangkan keuntungan bagi industri perfilman ya, gaes. Tak bisa dipungkiri bahwa sistem pasar dari dulu hingga hari ini  memanfaatkan budaya patriarki guna menjadikan perempuan sebagai komoditas dari ujung kepala hingga ujung kaki.  Lalu dimana letak perempuan dalam revolusi? Perempuan dengan laki-laki berjuang bersama untuk turut melaksanakan pembebasan nasional yang memiliki watak demokratis guna membebaskan perempuan dari belenggu Imperialisme dan menghapuskan budaya patriarki.

Akhirnya, setelah panjangnya tulisanku, aku hanya ingin mengucapkan Selamat Hari Perjuangan Perempuan (Hari Ibu), semoga perempuan hari ini sadar dan turut bergabung dalam garis-garis revolusi, agar bisa terbebas dari belenggu Imperialisme.

Salam hangat dariku,

heysenja.

Kapitalis Untung, Buruh Buntung

buruh

Sebelumnya kengkawan pasti sudah atau sering mendengar istilah Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau biasa disebut dengan sistem kerja kontrak. Seperti aksi buruh internasional pada 1 Mei lalu yang menuntut untuk menghapuskan Outsourcing dan sistem kerja kontrak, sebenarnya apasih Outsourcing itu? Apasih sistem kerja kontrak? Mengapa sistem tersebut ada di Indonesia? Sama gak sih antara Outsourcing dengan PKWT/kerja kontrak?

Data hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (Internasional Labor Organization/ILO) pada akhir tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah pekerja atau buruh yang berstatus tetap hanya sisa 35% dari 33juta buruh formal yang ada di Indonesia. Padahal, di tahun 2005 jumlahnya mencapai 70%, artinya sebanyak 65% pada tahun 2010 buruh berstatus Outsourcing dan buruh kontrak. Itu data pada akhir tahun 2010, bagaimana di tahun 2017 ini yah kengkawan(?)

Praktek PKWT dan Outsourcing merupakan wujud dari kebijakan Pasar Kerja Fleksibel (PKF) yang diajukan kepada pemerintah Indonesia oleh International Monetary Fund (IMF), World Bank dan ILO sebagai syarat pemberian bantuan untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Kebijakan PKF tersebut merupakan konsep dari kebijakan perbaikan iklim investasi yang juga disyaratkan oleh IMF dan dicantumkan dalam Letter of Intent atau nota kesepakatan yang ke-21 antara Indonesia dengan IMF butir 37 dan 42. Artinya, kesepakatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan IMF tersebut menjadi acuan dasar untuk penyusunan rangkaian kebijakan dan peraturan perbaikan iklim investasi serta fleksibel tenaga kerja. Sistem tersebut sangat tidak relevan dilaksanakan di Indonesia, sebab Indonesia adalah negara berkembang dengan angka pengangguran yang sangat tinggi jumlahnya, akibat dari industrinya sangat terbelakang dan terjadi monopoli atas tanah dan sumber-sumber kekayaan alam oleh tuan tanah besar, komperador dan Imperialis.

Kondisi demikian mengakibatkan posisi buruh yang sangat lemah di hadapan pengusaha, motif diterapkannya sistem ini sesungguhnya merupakan bagian dari skema politik upah murah dan merupakan bagian nyata dari bentuk perampasan upah yang dipertahankan oleh negara dan untuk memenuhi kebuasan serta kerakusan Imperialis agar mendapatkan tenaga buruh murah serta sumber bahan baku dan kekayaan alam yang melimpah. Karena adanya sistem tersebutlah yang terus menerus membuat Indonesia menjadi tertinggal, karena keadaan hari ini Indonesia masih ada dalam cengkraman Imperialis melalui sistem Outsourcing dan PKWT yang merupakan produk dari IMF & World Bank.

Lantas apasih pengertian PKWT? PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Istilah PKWT ini biasa dikenal dengan sebutan sistem kerja kontrak dan pihak buruh disebut buruh kontrak. Lalu, sama gak kayak Outsourcing? Hmmm kalau Outsourcing  sendiri hakekatnya adalah sebuah upaya mengalihkan pekerjaan atau jasa ke pihak ketiga. Istilah Outsourcing dikenal dengan dua kategori; pertama, penyerahan sebagian pekerjaan/pemborongan pekerjaan dan yang kedua yaitu penyedia jasa tenaga kerja (agen penyalur tenaga kerja). Dalam prakteknya, Outsourcing biasanya menggunakan PKWT pun terkait perjanjian kontraknya, sehingga menjadi buruh Outsourcing dengan status kontrak. Jadi, PKWT dan Outsourcing adalah istilah yang berbeda, meskipun penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Bayangin gan, ketika dirimu ada diposisi tersebut, jadi buruh Outsourcing statusnya kontrak pula, pedih!

Terus, bagaimana sih ketentuan pada sistem PKWT dan Outsourcing di Indonesia?

Pada pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu;

Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya hanya sementara, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan ang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Ayat selanjutnya, disebutkan bahwa PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Perpanjangan pun harus diberitahukan paling lama tujuh hari sebelum PKWT berakhir. Apabila tidak dilakukan perpanjangan  (melewati jangka waktu tujuh hari) tetapi perusahaan ingin mempekerjakan kembali, maka dapat dilakukan pembaruan perjanjian dengan ketentuan diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan satu kali dam paling lama dua tahun. Apabila PKWT tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka diubah menjadi Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan relasi kerja yang bersifat tetap.

Pada pasal 64 UU Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal ini merupakan dasar dari praktik Outsourcing di Indonesia. Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu;

Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang pengusahaan secara keseluruhan, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan pasal 66, yang disebutkan yang dimaksud kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain; usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, usaha tenaga pengaman, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Lho? Terus masalahnya apa? Kenapa memangnya dengan PKWT dan Outsourcing? Bukannya pemerintah membuat suatu sistem pasti ada sisi positifnya? Toh kita mah mahasiswa gak ngerasain imbasnya kan? udahlah mending kuliah aja yang bener. Positif ndasmu! Yakin gak ngerasain? Hahaha yuk simak tulisanku selanjutnya kengkawan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pekerjaan-pekerjaan yang boleh di PKWT-kan hanyalah pekerjaan yang sifatnya sementara, maka perusahaan menyiasatinya dengan sistem Outsourcing. Secara formal, dalam Outsourcing hubungan terjadi antara perusahaan “utama” dengan persahaan Outsourcing dan diikat dengan suatu kontrak. Perusahaan inti tinggal meminta ke perusahaan Outsourcing tentang kriteria pegawai yang dibutuhkan dan perusahaan Outsourcing akan menyediakan. Status karyawan adalah sebagai pegawai dari perusahaan Outsourcing (bukan pegawai perusahaan inti). Dengan demikian, karena pekerjaan yang dimiliki oleh perusahaan bersifat sementara (berdasarkan kontrak dengan perusahaan inti), maka perusahaan Outsourcing boleh memberlakukan PKWT dengan para karyawannya. Jadi, bisa dikatakan kalau sistem Outsourcing sebenarnya adalah cara untuk menyiasati aturan yang melarang sistem PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sementara.

Kalau kita lihat bersama dari sudut pandang kapitalis alias si perusahaan inti, jelas sekali sistem tersebut sangat menggiurkan dan menguntungkan, kenapa? Karena;

1. Sangat mudah secara hukum untuk memberhentikan karyawan yang dianggap tidak produktif

2. Sangat efisien untuk memberhentikan karyawan yang dianggap tidak produktif dan tanpa perlu membayarkan uang pesangon

3. Sangat efisien dalam pengelolaan karyawan, tidak perlu repot-repot mengurusi berbagai tunjangan karyawan seperti THR, tunjangan kesehatan, dsb;

4. Ditengah gejolak ekonomi dan politik yang tidak stabil, sangat mudah dan murah jika sewaktu-waktu perlu diadakan perampingan karyawan

Positif? Iya betul sekali! Positif untuk kaum kapitalis. Hahaha.

Lalu, dampak apa yang dirasakan oleh pekerja/buruh?

1. Tidak ada kepastian pekerjaan

Sesuai dengan jenisnya, PKWT (termasuk PKWT yang berada dalam sistem Outsourcing) merupakan pekerjaan sementara sehingga buruh hanya dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu saja. Keterbatasan jangka waktu ini menjadi kekhawatiran dan ketidakpastian bagi buruh karena buruh dapat sewaktu-waktu diberhentikan dan harus kembali mencari pekerjaan. Terlebih ketika mencari pekerjaan semakin sulit, usia yang semakin kurang kompetitif dan tidak adanya pesangon dari perusahaan.

2. Kesejahteraan dan perlindungan kerja kurang

Umumnya, ketentuan mengenai upah dan kesejahteraan untuk buruh kontrak (PKWT) adalah sesuai dengan kontrak yang dibuat, dimana pembuatan kontrak dilakukan dengan posisi buruh yang lebih lemah dibandingkan perusahaan. Oleh karena itu, umumnya upah/tunjangan yang diterima oleh buruh kontrak lebih rendah dari buruh tetap dan buruh Outsourcing lebih rendah dari buruh kontrak. Selain itu, perusahaan juga banyak yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dan Outsourcing-nya dalam program perlindungan sosial (Jamsostek).

3. Tidak mendapat kompensasi bila di-PHK

Buruh kontrak tidak berhak mendapatkan kompensasi jika masa kerja telah berakhir atau mengalami PHK (sebelum masa kontrak habis) kecuali ada perjanjiannya. Hal ini berbeda dengan buruh tetap yang berhak mendapat kompensasi (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak) saat di PHK. Hal ini menjadi permasalahan karena walaupun masa kerja antara buruh kontrak dan buruh tetap sama, hak yang diperoleh akibat pemberhentian tersebut berbeda.

4. Terhambat untuk berserikat

Buruh kontrak dan Outsourcing umumnya jarang menjadi anggota serikat buruh karena kekhawatiran kehilangan pekerjaan (karena berstatus Outsourcing, takut di PHK, takut tidak diperpanjang kontrak, dilarang perusahaan). Selain itu, hubungan buruh Outsourcing adalah dengan perusahaan penyalur dan bukan dengan perusahaan pengguna, sementara serikat buruh basisnya adalah perusahaan dengan siapa buruh membuat perjanjian. Oleh karena itu, apabila buruh buruh Outsourcing ingin berserikat, maka yang bersangkutan harus mendirikan/menjadi anggota serikat di perusahaan penyalur.

5. Banyaknya biaya dan potongan penghasilan oleh perusahaan Outsourcing

Perusahaan Outsourcing juga mencari keuntungan dengan perannya sebagai penyalur buruh ke perusahaan. Hal ini biasanya dilakukan dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh buruh yang ingin disalurkan dan adanya potongan-potongan penghasilan sehingga penghasilan yang diperoleh buruh Outsourcing menjadi semakin rendah.

6. Terjadi stratifikasi sosial di perusahaan

Dengan pemberlakuan PKWT dan Outsourcing, di  perusahaan akan terdapat tiga kelompok buruh yakni buruh tetap, buruh kontrak dan buruh Outsourcing. Pengelompokan ini pada umumnya ditandai dengan perbedaan warna seragam yang dikenakan dan membawa efek stratifikasi dan jarak sosial di antara buruh tetap, kontrak dan  Outsourcing yang berimplikasi terhadap solidaritas dan kesadaran bersama sebagai buruh.

7. Terjadi diskriminasi usia dan status perkawinan

Perusahaan cenderung mempekerjakan buruh berusia muda dan untuk perekrutan buruh  Outsourcing baru  mensyaratkan buruh yang berusia 18-24 tahun dan berstatus lajang dengan  alasan produktivitas. Memilih buruh berstatus lajang membawa efek semakin sulitnya buruh  yang sudah berkeluarga untuk  memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan.

8. Mematikan karir buruh

Buruh kontrak dan Outsourcing memiliki masa kerja kontrak yang terbatas dan sering berpindah-pindah sehingga masa kerja pun seringkali dimulai lagi dari nol. Hal ini membuat peluang karyawan untuk meningkatkan status dan karir sangat sulit.

Secara umum, praktek hubungan kerja kontrak dan Outsourcing cenderung eksploitatif karena dengan kewajiban pekerjaan yang sama, jam kerja yang sama, dan di tempat yang sama dengan buruh tetap, buruh kontrak dan Outsourcing memperoleh hak yang berbeda dan sebagian buruh harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mempertahankan pekerjaannya.

Preferensi pengusaha untuk hanya mempekerjakan buruh berusia 18-24 tahun dan berstatus lajang juga merupakan pelanggaran terhadap konvensi ILO mengenai Anti Diskriminasi karena menutup kesamaan kesempatan bagi buruh dalam kelompok usia produktif dan buruh menikah yang harus menghidupi keluarganya. Sedangkan melarang buruh kontrak dan Outsourcing untuk berserikat baik secara langsung maupun tidak langsung,  merupakan bentuk pelanggaran terhadap konvensi ILO Nomor 98 mengenai kebebasan berserikat.

Iya iya, sudah paham dampaknya. Lho terus itu kenapa sih mahasiswa ikut-ikutan demo menghapus sistem Outsourcing dan PKWT? Mereka kan gak kena dampak?

Siapa bilaaaang?! Wong mahasiswa lulus juga ujung-ujungnya jadi buruh kok! Selama orang itu kerja kepada perusahaan dan masih digaji orang lain, dia itu buruh! Paham gak kamu wahai orang yang gak mau ngaku jadi buruh tapi turut merasakan kenikmatan kalau sistem Outsourcing dan PKWT dihapuskan?

Aku sepakat sekali dengan mahasiswa yang ikut turun kejalan dan turut membantu pekerja/buruh yang menuntut sistem Outsourcing dan PKWT itu dihapuskan. Kenapa? Karena, mereka yang turun kejalan itu adalah golongan yang sadar kalau sistem Outsourcing dan PKWT itu akan mereka rasakan di kemudian hari setelah mereka lulus dari mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Karena permasalahan perihal ketenagakerjaan tidak sebatas masalah buruh saja, permasalahan tersebut juga permasalahan kita semua yang akan merasakannya di kemudian hari. Kalau tidak dihapuskan dari sekarang, memangnya kalian mau jadi pegawai Outsourcing dan statusnya kontrak pula? Gak mau tho kalian? Makanya kalau buruh aksi itu jangan protes, wong buat kamu kamu juga kok yang ngerasain.

Kuy kengkawan, kita adalah generasi yang akan merasakan sistem yang keji tersebut, kita adalah calon-calon yang akan merasakan bagaimana jahatnya sistem tersebut, kalau kita tidak bersatu dan melawan, maka kekejian tersebut akan terus menindas kita sampai anak-cucu kita nanti. Mari bersatu untuk hapuskan sistem Outsourcing dan kerja kontrak!

Sekian celotehanku kali ini, maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan, salam hangat dariku

-heysenja-

 

Referensi bahan bacaan:

1. Tjandraningsih, Indrasari, dkk. 2010. Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh.

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Sumber ilustrasi: inilah.com

Yakin Informasimu Benar?

Hoax-warning-1024x516

(Sumber gambar: sinyal.co.id)

Hi! Aku mau menulis sedikit tentang bagaimana warganet dewasa kini menyebarkan informasi di sosial media. Di era serba digital ini banyak sekali bertebaran informasi-informasi, entah itu informasi hoax atau fakta. Kekuatan teknologi yang serba canggih memang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari pelbagai linimasa, selain itu kita juga dimudahkan untuk menyebarkan informasi yang kita peroleh.

Persoalannya adalah; apakah kita menyebarkan informasi yang valid atau tidak? Bijakkah kita dalam menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta? Mari kita ulas bersama-sama.

Sesungguhnya tulisanku ini berangkat dari kekesalanku pada seorang kawan yang dengan mudahnya menyebarkan informasi, tanpa menguji validitas dari informasi tersebut. Kebetulan aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Jurnalistik, yang dalam perkuliahanku dibiasakan untuk menguji validitas suatu informasi sebelum menyebarkannya ke ranah lebih luas lagi, tentu pula untuk menghindari pembodohan publik dengan menyebarkan informasi hoax.

Coba bayangkan, jika kita memiliki akun sosial media dengan 1000 pengikut, kemudian kita menyebarkan informasi yang belum teruji validitasnya dan ternyata informasi tersebut adalah hoax. Kita sudah membodohi 1000 pengikut dalam akun sosial media yang kita punya, belum lagi jika beberapa pengikut dalam akun tersebut pun ikut menyebarkan informasi hoax yang kita sebarkan! Sudah berapa banyak publik warganet yang kita bodoh-bodohi dengan informasi tersebut? Buaaanyak!

Kengkawan, memang kita dimudahkan dengan adanya pelbagai teknologi yang kita gunakan, tapi jangan sampai kita menjadi pengguna sosial media yang dibodohi oleh teknologi dan dengan gamblang menyebarkan informasi tanpa mengkroscek informasi tersebut. Adanya teknologi juga harus kita manfaatkan untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut. Kebijakkan dalam menggunakan sosial media untuk menyebarkan suatu informasi memang sangat diperlukan, ada baiknya sebelum kita menyebarkan informasi yang kita peroleh untuk mengkroscek kembali kebenarannya.

Hhhh, pada akhirnya tulisanku ini tidak lain tidak bukan agar warganet lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media terlebih jika itu adalah perihal menyebarkan informasi. Bagaimana publik bisa pintar kalau terus menerus dibohongi dengan informasi yang tidak teruji kebenarannya. Terimakasih untukmu yang sudah menyempatkan diri untuk membaca tulisan kecil ini, salam hangat dariku.

 

-heysenja

Lebaranku Terkonstruksi Oleh Budaya Konsumerisme!

569898be41348_569898be41878

(Sumber gambar: static.pulsk.com)

 

Wah tidak terasa bulan Ramadhan telah berakhir, besok sudah lebaran Idul Fitri. Jadi gimana persiapan lebarannya kengkawan? Lebaran di kota perantauan atau mudik ke kampung halaman?

Berbicara perihal lebaran, aku punya pembahasan unik nih. Lebaran adalah salah satu hari raya umat muslim, dimana momentum lebaran didefinisikan sebagai hari kemenangan dan suci atau kembali bersih, menjadi kegiatan untuk berkunjung ke sanak keluarga.

Lantas, makna suci apakah yang dipahami oleh kebanyakan orang? Dalam sepenglihatanku, setiap menjelang hari  raya Idul  Fitri orang selalu berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian baru yang akan mereka kenakan pada saat hari raya Idul Fitri tiba.

Dan jreng…Hal yang tidak aneh dalam budaya masyarakat konsumtif — pusat perbelanjaan pun menjadi sangat membeludak! Miris, ketika makna kembali suci dalam hari raya seperti lebaran hanya diartikan sebatas materi yang serba baru, memang disunahkan bagi umat muslim yang akan merayakan lebaran untuk berhias, tetapi ada kekeliruan disini, berhias bukan berarti harus menggunakan pakaian serba baru, namun berhias dalam lebaran adalah mengenakan pakaian yang terbaik(1). Lebaran yang diidentikkan serba baru ini sudah terkonstruksi dalam masyarakat Indonesia, walhasil dalam budaya masyarakat konsumtif, budaya tersebut menjadi target pasar yang menggiurkan. Memasarkan barang sebanyak-banyaknya. Lagi-lagi untuk keuntungan (bukan sesuai kebutuhan). Pemilik modal memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pekerjanya, memberikan diskon besar-besaran disetiap momentum hari raya, tapi sadarkah kita? THR yang mereka berikan akan kembali ke kantong-kantong kapital tersebut, karena adanya pemahaman bahwa “Lebaran serba baru” tersebut. Pahit bukan?

Nampaknya pula kalian yang menerima THR saat ini harus berterimakasih pada aksi buruh yang mogok kerja pada tanggal 13 Februari tahun 1952 silam dengan tuntutan agar buruh diberikan tunjangan dari pemerintah menjelang lebaran(2).  (ingat adanya THR bagi buruh karena mogok, sama hal dengan hasil 8 jam bekerja itu juga karena mogok) Karena dulu saat era kabinet Soekiman Wirjosandjojo yang dilantik pada tahun 1951 pada masa kepemimpinan Soekarno, THR hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dulu dikenal dengan sebutan Pamong Pradja, THR ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

Awalnya THR ini hanya diberikan kepada aparatur negara saja dan perlu diketahui bahwa pemberian THR ini pun sebagai salah satu strategi agar para PNS tersebut memberi dukungan kepada kabinet yang sedang berlangsung saat itu. Kebijakan tersebut pun menuai pelbagai protes dari kaum buruh, mereka merasa tidak adil karena pemberian THR hanya untuk pegawai pemerintah yang diketahui saat itu, aparatus pemerintah Indonesia masih diisi oleh kaum priyayi, ningrat dan kalangan atas lainnya. Maka terlaksanalah mogok kerja oleh kaum buruh sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kebijakan yang hanya menguntungkan aparatus negara tersebut tanpa memikirkan kaum buruh.

Hal tersebut menjadi titik awal bagi pemerintah untuk menggodok anggaran gaji ke-13. Tahun 1994, pemerintah secara resmi mengatur tentang THR secara khusus yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja  RI No.  04/1994 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi para pekerja, yang besaran THR nya disesuaikan dengan masa kerja. Dimana pekerja yang telah mempunyai  masa kerja 12 bulan atau lebih, menerima THR sebesar satu bulan gaji. Sementara pekerja yang memiliki masa kerja tiga bulan secara terus menerus namun kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional dengan masa kerjanya, yaitu dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan gaji.

Namun ditahun 2016 lalu, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan merevisi peraturan mengenai  THR tersebut. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016, yang  berbunyi bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapatkan THR, selain itu kewajiban pengusaha untuk memberikan THR tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak.

Selain hiruk pikuk lebaran dengan budaya THR bagi para pekerja (yang telah di ulas di atas hasil perjuangan mogok buruh ) dan budaya konsumtif dalam perayaan hari lebaran. Lebaran juga tidak bisa di pisahkan dengan tradisi mudik — tradisi pulang dari perantauan ke kampung halaman untuk menikmati lebaran bersama keluarga yang ter-sayang.

Mudik menjadi tradisi di Indonesia untuk mengunjungi sanak saudara atau bertemu dengan orang tua. Di tahun 2017 ini, jumlah pemudik mengalami peningkatan. Pada tahun sebelumnya jumlah pemudik berjumlah 18juta, namun ditahun ini diperkirakan mencapai 19juta pemudik yang kan kembali ke kampung halaman. Sementara itu jumlah angkutan pribadi mobil pun mengalami kenaikan sebesar 18.18% dan angkutan motor mengalami kenaikan sebesar 13.92%, sedangkan jumlah penumpang dalam angkutan mengalami kenaikan sebesar 4.85%(3). Hal ini menandakan peralihan besar-besaran masyarakat pedesaan yang semakin hari sulit menjamin hidupnya di pedesaan beralih ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan dengan hanya terkonsentrasinya perputaran ekonomi hanya di kota, dan di sebabkan juga dengan proletarisasi masyarakat desa yang tadinya bertani, yang hari-hari ini di guncangkan dengan perampasan tanah secara besar-besaran, dan penguasaan lahan tani produktif oleh segelintir orang.

Dan sampai hari ini kehidupan di pedesaan belum menemukan titik terang penyelesaiannya, Reforma Agraria Jokowi hanya berkutat di serifikasi belum menyentuh terhadap pokok persoalan. Yakni ketimpangan kepemilikan tanah. Berbarengan juga dengan konflik agraria semakin meningkat. Persoalan klasik ketidak produktifnya hasil pertanian bagi para petani kecil dan sedang (kepemilikan tanah kurang dari dua hektar) disebabkan belum terselesaikannya persoalan di bidang pertanian seperti tengkulak, minimnya saprotan dll juga belum terselesaikan. Jadi hal yang wajar tahun ini angka pemudik semakin meningkat dari tahun-ketahun.

Kemarin aku sempat berbincang-bincang dengan salah satu pedagang buah dipinggir jalan raya, ia mengatakan tahun ini tidak dapat mudik karena tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke kampung halaman, selain itu ia juga merasa malu kalau pulang tanpa membawa cukup uang yang akan dibagikan untuk sanak saudaranya. Kondisi ini semakin membuat hatiku miris, karena mudik seakan-akan hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki cukup uang, bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang maka ia tidak dapat pulang kekampung halaman. Hal ini jelas menjadi sanksi sosial bagi mereka yang pulang tanpa membawa cukup uang untuk dibagikan ke sanak saudara.

Kian tahun lebaran dirasa semakin sulit dan mencekik orang-orang yang tertindas, adanya konstruksi yang di pertahankan oleh kebanyakan orang kini seakan-akan menjadi patokan bahwa lebaran yang seharusnya dijalani dengan penuh suka, cita dan kasih serta sederhana kini diubah menjadi harus serba mewah dan ada segalanya.

Selanjutnya bagaimana tindakan yang perlu kita lakukan? Mengapa tidak menjalani hari raya dengan sederhana? Tidak perlu memaksakan untuk memiliki pakaian baru untuk dikenakan dihari raya. Karena bukan pakaian tapi kebersamaan, saling memaafkan dan saling bersolidaritas sesama rakyat yang sedang berjuang

Selamat menikmati malam takbiran, selamat merayakan hari raya Idul Fitri bagi yang menjalankan, maafkan tulisanku jika ada yang tidak berkenan, salam hangat dariku untukmu yang meluangkan waktu untuk membaca tulisan ini.

-heysenja

 

 

Referensi bahan bacaan:

(1) islamidia.com

(2) kabarburuh.com

(3) data dari Kementerian Perhubungan

Happy World Water Day; Air Berlimpah Untuk Industri, Rakyat Kekeringan.

hands-with-water_23-2147539344.jpg

Hari Air Sedunia adalah sebuah bentuk perayaan tahunan yang dilaksanakan agar menarik massa akan kesadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Kampanye Hari Air Sedunia secara khusus dipromosikan oleh salah satu badan PBB setiap tahun dengan melibatkan masyarakat untuk mendengarkan dan memahami tentang masalah air serta koordinasi dengan kegiatan internasional untuk Hari Air Dunia.

Negara-negara yang termasuk dalam anggota PBB, berbagai LSM dan organisasi non-pemerintah juga terlibat dalam gerakan yang memfokuskan pada perhatian publik terhadap isu-isu kritis air. Selama peringatannya, seluruh masalah-masalah air memiliki garis besar dalam bagaimana masyarakat yang tidak dapat mengakses air bersih dan lainnya.

Berbicara mengenai air, kali ini perhatianku tertuju pada kasus privatisasi air yang dilakukan oleh PT. Tirta Freshindo Jaya (TFJ) yang termasuk dalam salah satu bagian dari PT. Mayora Grup. Kasus ini mulai berlangsung sejak akhir tahun 2013 lalu, PT. TFJ  mulai melakukan alih fungsi sawah menjadi lahan peruntukan lain dan melakukan pengeboran-pengeboran pada sumber mata air bawah tanah yang berada dilokasi Cadasari-Baros (Pandeglang, Banten). Hingga kini, sebanyak 8 sumber mata air Cadasari-Baros sudah habis terkuras oleh PT. TFJ, dimana 4 sumber mata air berlokasi di Cadasari yaitu mata air Cinangka, Ciwarasta, Kadu Bedul dan Kadu Buut, sisanya berlokasi di Suka Indah Kec. Baros yaitu mata air Cilarangan, Cilisungbunian, Cikondang dan Cikopo. Akibatnya, berdasarkan hasil penelitian LIPI, sebanyak 110Ha lahan pertanian warga menjadi kekeringan, terlebih lagi jika musim kemarau sudah datang, karena perlu diketahui bahwa daya sedot dari masing-masing mesin pengeboran tersebut berukuran 45kubik/jam.

Lahan yang diambil alih oleh PT. TFJ ini merupakan sawah produktif, dimana air yang diambil oleh PT. TFJ berfungsi untuk mengaliri aliran sawah dan sebagai kepentingan rumah tangga (mandi, cuci, minum; dsb) dan lagi wilayah Cadasari-Baros merupakan kawasan pendidikan Pondok Pesantren yang banyak menghasilkan santri hingga ulama.

Lalu bagaimana dampaknya jika pengeboran air yang berada di wilayah Cadasari-Baros ini terus dilakukan? Jika PT. TFJ melanjutkan kegiatan produksinya, jelas sekali masyarakat Cadasari-Baros mengalami kurangnya produksi hasil pangan karena tidak adanya air yang mampu mengaliri persawahan mereka, selain itu dampak kekeringan otomatis akan dirasakan dan kearifan lokal yang dimiliki kawasan Cadasari-Baros juga akan ikut berubah seiring berjalannya pabrik tersebut, menjadi kawasan industri.

Lantas bolehkah air di privatisasi? Aku ingin menjabarkan beberapa Peraturan Daerah mengenai air di Cadasari-Baros ini, mari kita perhatikan secara seksama, dalam surat edaran Menteri ESDM Nomor 01E/40/MEM/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Penyelenggaran Pelayanan Di Bidang Air Tanah setelah putusan MK Nomor 85/TUU/XI/2013 yang menyatakan bahwa daerah Cadasari Kabupaten Pandeglang termasuk dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang dan kewenangan pemberian rekomendasi teknis untuk perijinan pengusahaan air tanah oleh Kementerian ESDM berdasarkan permintaan dari Gubernur. Namun pada kenyataannya PT. TFJ ini tidak melakukan prosedur administrasi perijinan yang tertib alias cacat, PT. TFJ hanya melaksanakan permohonan ijin mendirikan bangunan dan usaha ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang, tanpa ada ijin untuk pengalih fungsian air tanah ke Gubernur Pandeglang, ditambah lagi PT. TFJ tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimana jika kita lihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL tertera pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), PT. TFJ hanya memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), yang dimana UKL & UPL yang dimiliki oleh PT. TFJ tidak pernah diperlihatkan kepada umum dan kondisi ini semakin memperkeruh keadaan, masyarakatpun semakin yakin bahwa berdirinya PT. TFJ tidak sesuai syarat yang ada.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah: Pasal 31 ayat (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 86.219Ha, selanjutnya di Pasal 34 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf a, wilayah Cadasari termasuk kawasan lindung, dalam hal pengelolaan kawasan lindung diatur dengan keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kemudian pada Pasal 39 ayat (6) diterangkan bahwa Cadasari masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dimana pada pasal 62 ayat (4) huruf a angka 7 dijelaskan tidak diperbolehkan mengalihfungsikan lahan LP2B, kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang mengatur tentang air yang berada di wilayah Cadasari-Baros.

Sudah sangat jelas peraturan-peraturan yang mengatur mengenai air di kawasan Cadasari-Baros dan dampaknya yang akan berakibat fatal. Sama-sama kita ketahui bahwa PT. TFJ ini sudah menyalahi aturan yang ada, dengan sewenang-wenang mengambil air tanah yang berada di wilayah Cadasari-Baros, melihat keadaan seperti ini pantaskah kita berdiam diri dan membiarkan privatisasi air tersebut berlanjut? aku rasa ada ‘kelainan’ dalam diri kita jikalau kita masih duduk asyik dalam zona nyaman, terlebih jika seorang yang berintelektual, yang seharusnya lebih melek hukum dan mempertanggung jawabkan keintelektualannya untuk turut membantu masyarakat agar melek hukum. Ingat, air yang kita nikmati saat ini bukanlah benda atau barang yang mampu kita produksi ulang sumbernya, dengan kata lain bisa jadi kemungkinan kalau air yang kita nikmati saat ini habis tidak tersisa, lantas bagaimana kehidupan anak-cucu kita kelak?

Mari bergerak, karena perjuangan akan terasa lebih indah jika aku dan kamu bergabung menjadi satu melawan ketidakbenaran.

Ingat dan pahami ini kengkawan:

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

 

salamku,

heysenja.